KAMMI Menuju Perwujudan Prinsip Gerakan Ke-Enam
Tahun 2019 seharusnya merupakan sebuah langkah penting dalam milestones perjuangan gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI yang lahir dari rahim reformasi merupakan anak kandung sejarah yang telah menjadi catatan penting dalam buku sejarah bangsa Indonesia. KAMMI yang dilahirkan pada 29 maret 1998 tahun yang lalu, beberapa hari lagi akan memasuki usia 21 tahun, dimana usia yang sama ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mewujudkan nubuwwah kenabian untuk menaklukkan Konstantinopel yang juga akan berusia 566 tahun pada tanggal 29 mei 2019 mendatang.
Setelah berhasil mencetuskan gerakan aksi politik nilai dengan berbagai platform pergerakan, kammi terus mengalami perkembangan secara horizontal-menengah, dimulai dari dunia kampus seterusnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (sosmas). Setidaknya beberapa LSM dan lembaga filantropi besar tingkat nasional dicetuskan oleh beberapa alumni KAMMI. “impian” untuk mewujudkan prinsip-prinsip pergerakan mulai dari menjadikan islam sebagai landasan dalam setiap langkah gerak, meski di sela-sela itu ditantang oleh arus kezaliman dan kebathilan yang memang merupakan Musuh Abadi Kammi, namun kewajiban untuk Menawarkan Solusi-solusi Islam meskipun di dalam ruang-ruang kecil kehidupan adalah sebuah kemutlakan, sehingga strategi untuk melahirkan Kepemimpinan Ummat di tengah kondisi kebangsaan kita yang “sakit” ini diperlukan proses “kaderisasi” dan “leaderisasi” sebagai salah satu “obat mujarab” yang dibutuhkan ummat ini hampir diseluruh benua. Ini merupakan sebuah mimpi besar yang harus di jawab oleh generasi ummat di abad ke-21 ini jika ingin mengubah “Tatanan Dunia” baru menjadi lebih baik.
Namun pertanyaan kritisnya adalah Sudah Sampai Dimana?, dan Hendak Kemana Gerakan KAMMI hari ini?. Transformasi dari gerakan aksi politik nilai menuju politik peradaban sebagaimana yang pernah diwacanakan oleh Bung Rijalul Imam dkk sepuluh tahun yang lalu (2009) dalam Kapita Selekta-nya kader-kader KAMMI di masanya, dimana mereka telah memotret masa periodesasi 10 tahun pertama pasca pendeklarasiannya (1998-2009), KAMMI telah berhasil mengantarkan gerakan ini dari fase ideologisasi, resistensi, reformulasi, hingga fase rekonstruksi, beberapa evidensi ini ditunjukkan dengan terlibatnya para kader dalam proses perubahan di tanah air baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan politik.
Lahirnya beberapa lembaga-lembaga sosial semacam PKPU, ACT, lembaga pendidikan seperti Sekolah-sekolah Islam Terpadu (SIT), mendirikan rumah sakit dan juga beberapa diantaranya terlibat dalam inisiasi asuransi kesehatan dengan memanfaatkan sampah bagi masyarakat kecil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dr. Gamal Albinsaid yang juga merupakan pentolan KAMMI tersebut. Begitu pula di bidang Sains dan Teknologi, alumni KAMMI Jepang Chairul Anwar berhasil menjadi salah satu pencetus teknologi 4G pada 2013 lalu, selain itu juga beberapa alumni KAMMI yang menjadi akademisi dan menduduki jabatan fungsional & struktural strategis di setingkat universitas dalam maupun luar negeri. Selain mobilisasi horizontal, mobilisasi vertikal bisa kita lihat dalam percaturan politik nasional. Contoh kontras sebut saja Fahri Hamzah sebagai representasi utama berhasil mencapai puncak kepemimpinan di lembaga legislatif hari ini, Begitu juga beberapa kader assabiqunal awwalun lainnya yang saya kira tidak cukup untuk menulis sepak terjang mereka yang barangkali tidak terliput media dalam mewujudkan upaya perbaikan dalam sistem hukum dan tatanan kenegaraan bangsa Indonesia hari ini.
Akan tetapi lagi-lagi hal ini patut diketengahkan kembali apakah transformasi itu berjalan dengan sebagaimana yang telah dicita-citakan? Kalau saya boleh men-judge “impian besar” KAMMI hari ini mengalami stag dalam melewati fase Rekonstruksi menuju fase Leaderisasi (Prinsip Ke-5 Pergerakan KAMMI), sebagaimana yang telah dicetuskan sebelumnya dalam tafsir “Paradigma Pergerakan KAMMI” itu sendiri. Apalagi melihat beberapa konflik internal di inter dan antar pergerakan KAMMI, Kalau tidak mau menyebutnya dengan “setback” maka kita bisa menyebutnya upaya “undur-undur” sehingga bisa saja membonsai setiap potensi upaya pertumbuhan yang telah dilakukan oleh orang-orang ikhlas di bawah sana. Memang hal ini merupakan sebuah hal yang “sunnatullah” berlaku di dalam pergerakan manapun. Saya melihat ini merupakan sebuah hal yang lumrah dan menandakan sebuah pergerakan sedang menuju kematangan “kedua” Kita dulu misalanya melihat hal yang sama ketika HMI mengalami fase stagnansi dan pembelahan ketika harus memilih dan memperjuangkan asas tunggal (astung) pada tahun 80-an, demikian juga PII. hari ini kita tidak melihat pejabat-pejabat besar di berbagai instansi baik vertikal maupun fungsional dengan bangga mereka menyatakan bahwa mereka dulu pernah di HMI, pernah di PII dan ormas Islam lainnya, namun pertanyaannya bagaimana dengan kader KAMMI? Apakah mereka merasa bangga disebut pernah berada di KAMMI, ataukah sebaliknya? wallahu’alam.
Demikian halnya dengan pergerakan ummat di berbagai negara, misalnya di Malaysia, Tunisia, Mesir, dan juga di negara-negara Arab sendiri hal ini telah menjadi pekerjaan rumah yang sangat rumit untuk diselesaikan. Dilema pembelahan beserta gesekan yang disebabkan transformasi vertikal yang abnormal telah menyebabkan berbagai macam gejolak baik itu dari sisi internal, maupun eksternal pergerakan itu sendiri, sehingga apa yang kita saksikan terkait gagalnya transisi politik islam yang kita saksikan di Afrika Utara hingga ke perbatasan Asia Tengan telah menjadi elegi berkepanjangan dalam buku catatan sejarah ummat .
Belum lagi ketika kita melihat bagaimana di tengah perubahan besar-besaran gelombang kekuatan dunia hari ini, seharusnya ini menjadi perhatian utama para kader-kader KAMMI di seluruh dunia. Semenjak keruntuhan Ottoman pada 3 maret 1923 sebagai representasi kekuatan politik ummat Islam di dunia, telah mencapai usia 95 tahun pada 3 maret 2019 yang lalu. Artinya, secara matematika keummatan tersisa 5 tahun lagi bagi Kammi sebagai salah satu gerakan ummat untuk mewujudkan nubuwwah pembaharuan atas stagnansi peradaban yang terseok-seok hingga hari ini.
Beberapa Pe-er (Pekerjaan Rumah) yang belum sempat dilakukan oleh ummat hari ini adalah persoalan Palestina yang sejak berakhirnya perjanjian Sykes-Picot pada 2017 yang lalu telah berusia seratus tahun akan tetapi upaya untuk merebut kemerdakaan bagi bangsa terjajah itu belum menemukan titik terang apalagi AS terang-terangan mendeklarasikan Jerussalam sebagai ibukota israel tepat 100 tahun pasca perjanjian tersebut desember 2017 lalu. Ditambah cerita duka nasib beberapa bagian dari ummat yang terjebak dalam konflik suku, ras berkepanjangan seperti Rakhine di Rohingya, kashmir dan minoritas islam lainnya yang sering ditelanjangi hak-haknya dengan status stateless dan lain sebagainya. beruntung di beberapa negara agak sedikit bernasib baik seperti Patani dan Moro yang sedang menuju arah resolusi untuk perdamian. Yang terakhir adalah peristiwa penembakan terhadap muslim di New Zealand dan Belanda. Jika berita-berita duka itu tidak menyadarkan akan pentingnya sebuah upaya persatuan dan masih berselisih pandang, maka sebagaimana firanNya dalam An-Nisa’ (59), maka sudah saatnya kita kembali pulang kepada titik awal perjalanan kita yaitu Allah dan Rasulnya.
Entry Point dari Turki
Apa yang terjadi di bekas pusat Pemerintahan Islam (Turki) hari hari juga tidak jauh berbeda dari apa yang terjadi di Tanah Air. Perjuangan pergerakan Islam di Turki juga tidak kalah menarik untuk bisa kita ambil pelajarannya. Pasca keruntuhan Ottoman, Turki perlahan tapi pasti telah membawa negara ini menjadi model negara sekuler yang paling sukses di dunia Islam. Betapa tidak, pasca pengusiran Sultan Ottoman terakhir Abdul Majid II ke Swiss pada tanggal 3 Maret 1924 sekaligus penghapusan institusi kekhalifahan telah terjadi revolusi (perubahan mendasar) dalam kehidupan struktural maupun kultural masyarakat Turki. Dimulai dengan revolusi pemerintahan ke sistem republik, diikuti dengan revolusi budaya. Revolusi budaya menjadi titik nadir hilangnya identitas Islam di Anatolia, dimulai pada awal 30-an dengan pelarangan pemakaian pakaian muslimah di istitusi-institusi publik, revolusi bahasa pada periode 1935-1937 dari sebelumnya menggunakan Osmanlica (Arab-Turki) menjadi bahasa Turki yang kita kenal sekarang. Pasca meninggalnya Attaturk, bahkan azan juga di ubah kedalam bahasa Turki.
Angin Perubahan
Pasca Presiden Adnan Manderes (1950-1960), perubahan ke arah cahaya dan suburnya kembali pergerakan Islam di Turki dimulai. Ditandai dengan kelahiran Milli Gorus/Pandangan Nasional (1969) yang diprakarsai oleh Najmuddin Erbakan telah mengubah arah (trajectory) perubahan sosial dalam masyarakat Turki. Akan tetapi visi mulia Erbakan untuk mewujudkan persatuan dunia Islam dengan berbagai platform yang telah diperjuangkannya terkendala dengan sistem yang dijaga ketat oleh militer. Hal ini terbukti dengan lebih dari 4 kali Erbakan harus mengganti nama partainya akibat kudeta rutin yang dilakukan dari 5-10 tahun sekali.
Pelanjut risalah ideologi Erbakan, Presiden Rajab Thayyib Erdogan membaca hal ini dengan baik. Berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan dari hasil diskusi dengan teman-teman pelajar aktivis islam di Turki, memang ini merupakan political engineering dari Erbakan sendiri sehingga apa yang terlihat hari ini merupakan upaya panjang yang telah di perjuangkan oleh orang-orang sebelumnya.
Beberapa kebijakan Erdogan yang penting setelah pembelahan itu adalah, bagaimana Erdogan sebagai seorang pemimpin telah mampu menjadi sosok perekat bagi seluruh anak bangsanya. Hal ini terlihat bagaimana koalisi partai yang terbagun di dalam parlemen disebut dengan Jumhur Ittifak (Koalisi Republik/Nasional) merupakan koalisi kekuatan sayap kanan, nasionalist, dan moderat melawan konservatif sekuler. Setidaknya koalisi ini masih bertahan sampai dengan hari ini dan telah mampu membawa perubahan pada sistem pemerintahan yang sebelumnya berada dibawah kontrol militer menjadi kendali pada sipil.
Menuju Dekade Ke-3 dan Perwujudan Prinsip Ke-6 Pergerakan KAMMI
Perubahan visi organisasi pada Muktamar ke-6 KAMMI di Makassar tahun 2008 menandakan awal perubahan “software” platform perjuangan dari gerakan ke negara. Akan tetapi proses vertikal ini tidak semulus yang di cita-citakan, karena KAMMI bukanlah sebuah partai politik. Maka tidak heran proses mobilisasi vertikal ini menjadi arena yang sangat rawan dan rentan terhadap pelabelan bahwa KAMMI adalah underbow partai politik. Hal ini menjadi dilematis karena disatu sisi secara platform KAMMI adalah independen, namun disisi lain KAMMI juga memiliki cita-cita perjuangan yang hanya bisa diwujudkan dengan “partai politik”.
Jika mereview kembali trean pergerakan yang telah diwacanakan oleh para assabiqunal awwalun, maka tahun ini merupakan batas akhir pengejewantahan visi “politik peradaban” setelah sepuluh tahun awal (1998-2009) di tahbiskan sebagai pergerakan politik nilai. Slogan “Muslim Negarawan” harus di lihat kembali relevansinya melihat perubahan visi ini. Ataukah memang tidak ada visi baru yang bisa ditawarkan pada sepuluh tahun mendatang? (sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh pengurus dan kader KAMMI di zaman ini). Kata pepatah “gagal menyiapkan perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan”, namun tentunya kita harus terus optimis bahwa KAMMI masih terus dibutuhkan dan menjadi harapan ummat untuk memajukan bangsa terutama kaum muda.
Tren sepuluh tahun kedepan yang harus direalisasikan dengan melihat beberapa latar belakang permasalahan yang saya paparkan diatas adalah bagaimana KAMMI harus mampu menjadi elemen perekat segenap komponen ummat di tanah air. Tren ini menjadi pilihan realistis di tengah tidak realistisnya perjuangan kaum muda di tanah air hari ini. Kammi yang memiliki irisan antara Keummatan-Kemahasiswaan-Kebangsaan harus mampu merumuskan hal ini dengan baik. Stagnansi partai politik berbasis Islam, berbagai kasus yang menimpa partai-partai berbasis nasional, ditambah dengan apatisme politik rakyat menjadi adonan lengkap yang harus di olah dengan resep yang mantap oleh seluruh kader-kader KAMMI di lapangan.
Belajar dari pengalaman negara-negara Muslim lainnya juga, kekuatan kultural ummat adalah senjata pamungkas dalam melawan arus kekuatan asing yang mempengaruhi sosial politik kebangsaan. Beberapa isu terakhir yang menjadi mainstream di tanah air adalah bukti yang tak terbantahkan untuk menjelaskan hal tersebut. Melihat tren persatuan ummat akhir-akhir ini saya memiliki harapan besar pergerakan KAMMI mampu menerjemahkan kembali arah perjuangan, sekaligus menafsirkan kembali identitas diri dan pergerakan ini sehingga benar-benar menjadi “milik” rakyat yang seutuhnya dan sepenuhnya Indonesia. Salah satunya adalah dengan melahirkan visi yang baru post “Muslim Negarawan” yang mampu mewujudkan visi keummatan menjadi agenda-agenda kebangsaan. Insya Allah..
Ankara, 22/03/2019.
Source:KAMMINEWS.COM
Leave a Comment